Pemerintah Kaji WFH untuk Hemat Energi, Kadin Soroti Kompetisi ASEAN
Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu langkah strategis untuk menghemat konsumsi energi nasional. Wacana ini mencuat di tengah meningkatnya kebutuhan energi serta dorongan untuk menekan emisi karbon, khususnya di sektor transportasi dan perkantoran.
Langkah ini dinilai dapat mengurangi mobilitas harian masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Dengan berkurangnya perjalanan menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, konsumsi bahan bakar diharapkan ikut menurun. Selain itu, penggunaan listrik di gedung perkantoran juga berpotensi ditekan jika sebagian pekerja menjalankan tugas dari rumah.
Sejumlah kementerian terkait saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap produktivitas kerja, sektor bisnis, serta kesiapan infrastruktur digital. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Namun demikian, kalangan dunia usaha memberikan catatan penting. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penerapan WFH secara luas perlu dilakukan secara hati-hati. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga daya saing di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), terutama di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Menurut Kadin, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH secara efektif. Industri manufaktur, logistik, dan sektor berbasis produksi fisik tetap membutuhkan kehadiran pekerja secara langsung. Jika kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan karakteristik sektor, dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas dan efisiensi bisnis.
Selain itu, Kadin juga menyoroti bahwa negara-negara lain di ASEAN terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi dengan memastikan stabilitas operasional dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan WFH tidak menjadi hambatan bagi investor maupun pelaku usaha.
Di sisi lain, sejumlah pakar energi mendukung wacana ini sebagai langkah jangka pendek yang efektif dalam mengurangi beban energi nasional. Mereka menilai bahwa kebijakan WFH dapat menjadi bagian dari strategi transisi energi yang lebih luas, termasuk pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi di berbagai sektor.
Sebagai jalan tengah, beberapa pihak mengusulkan penerapan WFH secara fleksibel atau hybrid, di mana pekerja dapat bekerja dari rumah pada hari tertentu dan tetap datang ke kantor pada hari lainnya. Skema ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.
Ke depan, keputusan pemerintah akan sangat bergantung pada hasil kajian lintas sektor. Jika diterapkan dengan tepat, kebijakan WFH tidak hanya berpotensi menghemat energi, tetapi juga mendorong transformasi pola kerja menuju era digital yang lebih adaptif.
