Pekanbaru – Penanganan karhutla Riau 2026 terus dilakukan pemerintah hingga seluruh titik api dapat dipadamkan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran terkait menyelesaikan penanganan kebakaran yang masih tersisa.
Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat evaluasi di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026.
Sebelumnya, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus mencapai 16.277,50 hektare. Namun, pemerintah telah menangani sekitar 15.000 hektare. Dengan demikian, area yang masih harus ditangani berada di kisaran 900 hektare.
Penanganan Karhutla Riau 2026 Terus Dikebut
Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau M. Edy Afrizal menjelaskan kondisi terbaru kepada Presiden.
Pada 23 Agustus, petugas mendeteksi 306 titik panas atau hotspot. Dari jumlah tersebut, tujuh titik telah berkembang menjadi kebakaran. Lokasinya tersebar di empat kabupaten.
Pelalawan memiliki satu titik. Sementara itu, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu masing-masing mencatat dua titik. Kampar juga memiliki dua titik.
Adapun kebakaran yang cukup besar berada di Kerumutan, Pelalawan. Selain itu, penanganan juga dilakukan di Rimba Panjang, Kampar.
Lebih dari 15.000 Hektare Berhasil Ditangani
Secara kumulatif, luas lahan terbakar di Riau mencapai 16.277,50 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dalam periode yang sama, petugas mendeteksi 10.514 hotspot. Kemudian, sebanyak 521 titik terkonfirmasi menjadi titik api. Sebagian besar kebakaran tersebut telah berhasil dipadamkan.
Prabowo mengapresiasi pencapaian tersebut.
Menurut Presiden, keberhasilan menangani sekitar 15.000 hektare merupakan hasil yang membanggakan. Namun, ia meminta seluruh jajaran tetap bergerak untuk menyelesaikan area yang masih terbakar.
Karena itu, TNI dan Polri diminta mengerahkan kekuatan yang diperlukan. Pemerintah pusat juga siap memberikan tambahan bantuan apabila dibutuhkan.
Gotong Royong Jadi Kunci Penanganan
Keberhasilan penanganan karhutla Riau 2026 melibatkan banyak pihak.
Pemerintah daerah bekerja bersama TNI, Polri, BPBD, kementerian, dan lembaga terkait. Selain itu, berbagai unsur sipil ikut bergerak dalam upaya pengendalian kebakaran.
Prabowo menilai kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor penting. Bahkan, ia menyebut pola penanganan di Riau dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Di sisi lain, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman dari darat. Operasi udara juga digunakan untuk membantu petugas.
Lima Helikopter Waterbombing Dikerahkan
Pemerintah menggunakan teknologi dan operasi udara untuk mempercepat pemadaman.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melaporkan bahwa lima helikopter waterbombing telah dikerahkan di Riau. Selain itu, Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat Bencana juga melibatkan penerjun freefall.
Cara tersebut membantu petugas menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat.
Namun, Presiden tetap meminta keselamatan personel menjadi perhatian. Oleh sebab itu, petugas yang berada dekat titik panas maupun titik api harus menggunakan alat pelindung diri.
Prabowo Minta Hotspot Ditangani Lebih Awal
Pemadaman bukan satu-satunya fokus pemerintah.
Prabowo meminta petugas bergerak sejak sebuah lokasi terdeteksi sebagai hotspot. Dengan cara tersebut, titik panas diharapkan tidak berkembang menjadi kebakaran besar.
Salah satu langkah yang diminta adalah menyediakan sumber air di sekitar lokasi rawan.
Bahkan, Presiden mengarahkan pembuatan sumur bor di area yang memiliki titik panas. Langkah tersebut bertujuan menyediakan air lebih cepat ketika muncul potensi kebakaran.
Karena itu, sistem deteksi dini menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.
Edukasi Masyarakat Juga Diperkuat
Selain tindakan teknis, pemerintah menaruh perhatian pada edukasi.
Masyarakat di tingkat desa perlu memahami bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Sebab, api dapat menyebar dengan cepat ketika kondisi lahan kering.
Prabowo meminta pemerintah dan aparat memperkuat sosialisasi mengenai larangan pembakaran lahan. Selain itu, penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pelanggaran yang terjadi.
Dengan demikian, pencegahan dilakukan melalui beberapa jalur sekaligus. Pemerintah menggabungkan deteksi dini, kesiapan petugas, edukasi, teknologi pemadaman, dan penegakan hukum.
Pemerintah Targetkan Karhutla Riau Tuntas
Kondisi karhutla Riau memang telah menunjukkan perkembangan positif. Meski begitu, kewaspadaan tetap diperlukan.
Presiden meminta sekitar 900 hektare yang masih membutuhkan penanganan segera diselesaikan. Setelah itu, pemerintah juga harus menjaga sistem pencegahan agar kebakaran baru tidak kembali meluas.
Oleh karena itu, penanganan karhutla Riau 2026 tidak berhenti setelah api padam. Pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan agar setiap hotspot dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
